Sekolah di Serang Pungut Iuran Hingga Ratusan Ribu Rupiah Dari Siswa

INDONESIASATU.CO.ID:

Serang - Dugaan adanya praktek pungli (pungutan liar) kembali terjadi di dunia pendidikan Kabupaten Serang. Kali ini giliran SMK Negeri 1 Ciruas yang beralamat di JL. Nambo - Lebak Wangi KM. 2,5, Pulo, Kec. Ciruas, Kab. Serang, Prov. Banten yang disinyalir terindikasi melakukan praktek tersebut.

SMK Negeri 1 Ciruas diduga memungut uang hingga ratusan ribu rupiah kepada siswa kelas 12 untuk biaya perpisahan, buku bimbel dan biaya foto untuk ijazah.

Info dari beberapa siswa SMKN 1 Ciruas yang sekarang duduk di kelas 12 dan salah satu orang tua siswa yang identitasnya minta di rahasiakan, membenarkan jika pihak SMKN 1 Ciruas mengumpulkan wali murid disekolah dan meminta  wali murid membayar iuran sebesar Rp.300,000 persiswa dengan rincian Rp.150,000 untuk perpisahan siswa, Rp.120,000 untuk buku bimbel dan Rp. 30.000 untuk foto. Ucap siswa dan orang tua siswa kepada media ketika dimintai informasi (20/02/2019).

"Uang iuran Rp. 300,000 dikumpulkan dikordinator kelas masing – masing dan jika sudah terkumpul semua uangnya baru diserahkan kepada pihak sekolah," cap salah seorang siswa kelas 12 yang tidak mau di sebutkan namanya.

Menurut Rizal S Djafar selaku Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Provinsi Banten ketika ditemui awak media di kantornya, Kamis (21/02/2019), ini harus segera diselesaikan dan jika terbukti, Kepala sekolah harus bertanggung jawab.

"Ini harus segera diselesaikan. Kalau terbukti sekolah benar melakukan pungutan, yang pasti pihak sekolah akan dipanggil dan Kepala Sekolah harus bertanggung jawab," ucap Rizal.

Rizal menambahkan, "sekarang sekolah - sekolah kan sudah pada gratis, dikasih anggaran yang luar biasa lewat APBD 2019."

Sedangkan menurut versi orang tua murid, sekolah melakukan pungutan kepada siswa karena pihak sekolah sudah mengajukan ke Dinas, akan tetapi dana tidak turun-turun.

Rizal kembali menjelaskan jika SK PPTK sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, seharusnya kepala sekolah mengajukan ke Dinas sesuai dengan mekanisme yang ada.

"SK PPTK sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, seharusnya kepala sekolah mengajukan ke Dinas sesuai dengan mekanisme yang ada. Jika pihak sekolah memang benar sudah mengajukan ke Dinas, tidak mungkin Dinas tidak memberikan," terang Rizal.

"Kami akan segera mengumpulkan bukti-bukti, dan akan segera kami tindak lanjuti," tutup Rizal. (zie/Amel)

  • Whatsapp

Index Berita